Politeknik Pekerjaan Umum (PUtech) menyelenggarakan Seminar Nasional 2026 bertema “Strategi Penanggulangan Bencana” pada Jumat (06/03) di Auditorium Soejono Sosrodarsono, Kampus 2 PUtech. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan menghadirkan para pakar untuk berbagi perspektif terkait kebencanaan.
Dibuka langsung oleh Direktur PUtech, Ir. Brawijaya,S.E., M.Eng.I.E, MSCE, Ph.D, IPU, ASEAN.Eng., menyampaikan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya fokus pada respons saat kejadian, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, antara lain Mitigasi dan perencanaan yang adaptif, pembangunan infrastruktur yang tangguh serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seminar ini diharapkan menjadi wadah diskusi ilmiah yang produktif untuk bertukar gagasan dan pengalaman strategi penanggulangan bencana yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai institusi pendidikan vokasi, PUtech berkomitmen mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang relevan dengan kebutuhan nasional, terutama dalam penguatan infrastruktur terhadap risiko bencana.
Hadir sebagai narasumber pertama, Prof. Dr. Ir. Buntara Sthenly Gan dari Nihon University Jepang, menyoroti tantangan infrastruktur pemantauan di Indonesia. Ia membandingkan Indonesia dengan Jepang yang memiliki sekitar 6.000 seismic station, sehingga aktivitas geologi sekecil apa pun dapat terekam. Prof. Buntara juga berbagi pengalamannya dalam meneliti NeuRIL (Neuro-seismic Intensity Level), metrik baru yang diusulkan untuk mengukur “intensitas” gempa berdasarkan respon otak manusia.
Ir. Vempi Satriya Adi Hendrawan, Ph.D., memaparkan fakta krusial bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dari 193 negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Berdasarkan pengalamannya di Tohoku, Jepang, Vempi menekankan bahwa keberhasilan mitigasi bukan hanya soal fisik bangunan.
“Kita perlu mendesain infrastruktur yang lebih kuat untuk mengakomodasi potensi bencana yang meningkat, namun jangan lupakan pendekatan sosial. Kesiapsiagaan masyarakat harus ditanamkan agar mereka tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” jelas lulusan Tohoku University tersebut. Ia juga mencontohkan efektivitas alur koordinasi pemerintah di Jepang dalam menyebarkan early warning dan edukasi visual yang masif kepada publik.
Melengkapi perspektif akademis, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Goeroeh Tjiptanto, M.TI., menekankan pentingnya peran BMKG dalam sektor pekerjaan umum. Menurutnya, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim harus hadir sejak tahap perencanaan awal pembangunan infrastruktur guna menjamin ketangguhan bangunan dalam jangka panjang terhadap perubahan iklim.
Ia juga menyampaikan bahwa pola ancaman hidrometeorologi saat ini telah mengalami pergeseran fundamental. “Ancaman hidrometeorologi tidak lagi bersifat siklikal biasa, melainkan semakin ekstrem akibat perubahan iklim yang nyata,” tegasnya.
Menurut Goeroeh, paradigma pembangunan fisik di Indonesia harus segera beradaptasi dengan kondisi atmosfer yang semakin dinamis. Ia mengingatkan bahwa kekuatan struktur bangunan memiliki batas jika tidak mempertimbangkan variabel iklim yang akurat.
“Ketangguhan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada beton dan baja. Kekuatan fisik tersebut harus didasari oleh kecerdasan pemanfaatan informasi cuaca dan iklim, baik yang bersifat real-time untuk peringatan dini maupun data proyektif untuk perencanaan jangka panjang,” tambah Goeroeh. Ia mendorong agar setiap proyek strategis nasional, khususnya di lingkungan Pekerjaan Umum, melibatkan analisis klimatologi sejak tahap prakonstruksi guna meminimalisir risiko kegagalan struktur akibat cuaca ekstrem di masa depan. “Mari membangun infrastruktur yang beradaptasi dengan alam, bukan menantang alam”, pungkasnya.
